Pengumuman Penting

---

Pemberitahuan Pembuatan Badan Hukum Pers

Bapak Ibu, Rekan Rekan sekalian para:
Pengurus DPW Media Online Indonesia
Di – tempat.

Dengan hormat,
Bapak, Ibu, Rekan rekan sekalian.
Bersama ini kami sampaikan tentang pelaksanaan Program dengan Judul “Pengadaan Badan Hukum Perusahaan Pers”:

1.    Nama Program.
Pengadaan Badan Hukum Perusahaan Pers Media Online

2.    Latar Belakang.
a.    Program ini diadakan dan dilaksanakan oleh karena tuntutan perundang undangan, seta peraturan pemerintah, dan Dewan Pers tentang Media Online wajib berbadan ukum perusahaan pers.
b.    Minim dan rendah kepercayaan, juga penerimaan masyarakat dan lembaga pemerintah, juga swasta atas keberadaan media online yang tidak berbadan hukum pers.
c.    Kemungkinan  munculnya persoalan persoalan hukum yang terjadi dalam kegiatan pemberitaan yang dilakukan oleh Media Online anggota MOI.
d.    Pemenuhan syarat agar MOI diakui sebagai organisasi pers wajib memiliki anggota 200 Media Online yang berbadan hukum perusahaan Pers.
e.    Anggota MOI tidak akan diakui dan diterima sebagai perusahaan pers dan terdaftar di Dewan Pers jika tidak berbentuk badan hukum perusahaan pers dalam bentuk PT.

3.    Maksud dan Tujuan.
a.    Agar seluruh anggota MOI memenuhi tuntutan Undang Undang dan peraturan pemerintah tentang perusahaan pers, sehingga diakui dan dapat terdaftar di Dewan Pers sebagai perusahaan pers.
b.    Agar setiap anggota MOI lebih diterima, diakui oleh masyarakat, pemerintah dan lembaga swasta didalam melaksanakan fungsinya.
c.    Agar tercapai minimal 200 media online anggota MOI berbadan hukum perusahaan pers dengan PT dan terdaftar di dewan Pers.
d.    Terjadi peningkatan status dan kwalitas seluruh anggota MOI.

4.    Ruang Lingkup.
a.    Rentang waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah mulai sejak kita sepakati pada 13 Oktober – 31 Desember 2018 dan atau sampai kepada tercapainya target minial 200 media Online angota MOI  berbadan hukum perusahaan pers berbentuk PT.
b.    Ruang lingkup status dan cakupan wilayah kegiatan ini adalah untuk seluruh Media Online anggota MOI yang berada wilayah Indonesia.
 
5.    Hasil.
a.    Direncanakan akan terdapat minimal 200 media online anggota MOI yang berbadan hukum perusahaan pers dalam bentuk PT diakhir tahun 2018.
b.    Direncanakan minimal 20 DPW MOI melaksanakan program ini sebelum akhir tahun 2018.
c.    Direncanakan pada pertengahan 2019 MOI telah memiliki persyaratan lengkap sebagai organisasi pers dan siap mendaftar ke Dewan Pers untuk diakui dan diterima sebagai organisasi pers.
d.    Pengadaan badan hukum perusahaan pers ini adalah hanya sampai kepada terbitnya Akta PT dan SK dari Kementrian Hukum dan HAM saja. Mengenai perijinan yang lainnya akan diurus oleh masing masing Direktur perusahaan yang telah didirikan.
 
6.    Teknis Pelaksanaan.
a.    Pelaksanakannya akan difasilitasi dan dilaksanakan secara terkoordinir oleh DPP dan diteruskan pengorganisasiannya oleh setiap DPW untuk setiap wilayah DPWnya.
b.    Setiap DPW akan mensosialisasikan, mengorganisir, dan berkoordinasi dengan DPP untuk teknis pelaksanaannya.
c.    Oleh karena unit tugas di DPP belum sepenuhnya berfungsi, maka untuk program ini sepenuhnya dikoordinir langsung oleh Sekretariat Kesekjenan dan staf khusus Ketua Umum yang khusus diangkat dan ditunjuk untuk tugas yang khusus ini.
d.    Untuk memudahkan pelaksanaannya maka akan diadakan hari dan tanggal tertentu untuk setiap provinsi dan pada waktu itu akan didatangkan atau dihadirkan Notaris sebagai pejabat pembuat AKTA perusahaan pers dalam bentuk PT untuk Provinsi yang bersangkutan. Pada waktu itu diharap ada 5 atau lebih Media Anggota MOI yang akan dibuatkan Akta perusahaan persnya.
e.    Seluruh biaya kedatangan Notaris untuk kegiatan ini ditanggung bersama dan sepenuhnya oleh media online yang akan dibuatkan perusahaan persnya.

7.    Biaya Pelaksanaan.
a.    Biaya pelaksanaan ini sepenuhnya diadakan secara swadaya oleh setiap Media Online yang akan dibuatkan badan hukumnya, dan tidak menjadi beban Kas DPP MOI.
b.    Jika ada pengurus DPP yang terlibat dan ikut melaksanakan program ini, seluruhnya dianggap sebagai sumbangan pribadi dan dukungan untuk suksesnya program MOI ini.
c.    Jumlah biaya yang akan dibebankan untuk penerbitan satu badan hukum pers dalam bentuk PT sampai kepada terbitnya Akta Notaris dan SK Menteri Hukum dan HAM adalah Rp 3,000,000,- (Tiga Juta Rupiah) dibayarkan disaat sebelum proses pembuatan badan hukum ini dimulai. Jumlah tersebut diatas adalah akan diserahkan sepenuhnya kepada Notaris dan DPP tidak mendapat apa apa dari jumlah tersebut diatas.

8.    Syarat syarat.
Setiap anggota yang ingin ikut dalam program  ini bersedia mengikuti syarat pendirian sebauah perusahaan pers yang diatur oleh undang undang dan peraturan pemerintah.

9.    Penutup.
Demikianlah saya sampaikan rencana pelaksanaan kegiatan untuk dilaksanakan.
Demikian saya sampai dengan penuh hormat dan harapan dapat diterima dan dilaksanakan oleh kita sekalian.

Jakarta, 11 Oktober 2018
Ketua Umum

DPP Media Online Indonesia
Rudi Sembiring Meliala

Graha Perwira, Gedung Gajah Blok AQ. Jl. Dr. Sahardjo No. 111 Tebet, Jakarta Selatan. 0811 9411 366 dpp[at]moi.or.id

Tentang MOI

Media Online Indonesia adalah sebuah organisasi yang menaungi semua media online di Indonesia. Kepengurusan Organisasi ini ada Pengurus Pusat atau DPP MOI dan ada di DPW seluruh Propinsi dan DPC di semua Kota dan Kabupaten. Harapan kami semua Media Online yang ada di Indonesia bergabung bersama Media Online Indonesia untuk berkarya demi kemajuan nusa dan bangasa.

Salam

Ketua Dewan Pendiri - Rudi Sembiring Meliala